Menggugat Pembantaian Rawagede

Dia sudah cukup renta. Pada usia 87 tahun, dengan geligi tandas dan langkah agak limbung, Saih bin Sakam menyimpan kenangan buruk itu. Dia bersyukur, selamat dari pembantaian keji Belanda di Rawagede, Karawang, Jawa Barat, 64 tahun silam. Tapi Saih tak pernah lupa.

Dengan sisa kekuatannya—bahkan untuk memakai sepatu dia harus dibantu orang lain, Saih pergi ke Belanda pada November tahun lalu. Junito Drias dari Radio Nederland, sempat merekam lawatan Saih ke negeri yang pernah merampas hidup keluarganya itu. “Saya tak dendam,” ujar Saih. Wajahnya penuh kerut. Pecinya sedikit melorot.

Mengenang kembali proklamasi Republik Indonesia 66 tahun silam, tentu kisah Saih ini patut kembali disimak. Dia adalah saksi dari pembantaian keji, sebuah kejahatan perang Belanda di Indonesia: 431 warga Rawagede tumpas. Termasuk ayah, dan kawan-kawan Saih.

Sebagai saksi tragedi Rawagede, Saih ingin menuntaskan hal mengganjal itu dalam sisa hidupnya. “Daripada kepikiran terus, yang penting Belanda minta maaf kepada Indonesia,” ujar Saih dalam rekaman video Radio Nederland itu.

Kisah itu bermula 9 Desember 1947, tatkala Belanda melancarkan agresi ke republik Indonesia yang masih muda. Sekitar 300 serdadu Belanda menyerbu Rawagede, kampung petani miskin yang jadi basis gerilyawan republik.

Dipimpin Mayor Alphons Wijnen, ratusan serdadu Belanda menyisir desa itu. Tak satu pun jejak gerilyawan ditemukan. Warga juga bungkam. Murka oleh pembangkangan itu, Wijnen memaksa semua lelaki di atas 15 tahun berkumpul di lapangan. Matahari belum tinggi saat itu. Warga pun berbaris di lapangan.

Para serdadu itu tiba-tiba mengokang senjata. Lalu, trat-tat-trat-tat. Peluru melesat, ratusan warga roboh bersimbah darah. Ada yang mencoba lari, tapi peluru laknat itu lebih cepat ketimbang kaki-kaki kurus para petani.

Saih bin Sakam lolos dari maut. Dia hanya terluka di punggung, dan tangan. Kepada Radio Nederland, Saih menunjukkan bekas luka tembak itu. “Diberondong peluru di badan seperti ini”, ujar Saih. Di punggung, ada bekas lingkaran hitam. “Belum puas kali, maka saya ditembak lagi di bagian tangan,” ujar Saih.

Menurut dia, korban pembantaian hari itu hanya kaum lelaki. Kebanyakan pemuda. Para perempuan dan anak-anak, selamat. (Baca detil kisah pembantaian di Yang Terserak di Rawagede)

Mencari Lukas

Apa yang dicari Belanda di Rawagede? “Mereka mencari Kapten Lukas Kustario,” ujar sejarawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr Baskara Wardaya kepada VIVAnews, pekan lalu di Yogyakarta. Lukas adalah komandan kompi Siliwangi .

Dijuluki “Begundal Karawang”, Lukas memang orang paling diuber Belanda. Ulahnya memusingkan. Dia kerap menyerang pos militer. Dia memimpin pasukannya membajak kereta api, menggasak senjata, dan amunisi kumpeni.

Rawagede sendiri adalah jalur lintasan para gerilyawan. Berbagai laskar rakyat singgah di sana. Juga para begundal dan perampok.” Lukas adalah target Belanda,” kata Baskara. Rakyat Rawagede sendiri membela gerilyawan itu.

Itu sebabnya, kata Baskara, mereka bungkam. Karena bungkam itu, Belanda marah. “431 orang dibunuh. Ada beberapa yang lolos, dan pura-pura mati. Mereka lalu menceritakan peristiwa itu,” kata Baskara menambahkan.

Saih pergi ke Belanda atas undangan Komite Kehormatan Utang Belanda. Dia sebetulnya ingin bertemu Ratu Belanda saat ini, Beatrix. “Kepinginnya sih Ratu bertemu, dan minta maaf. Tapi yang penting, berjabat tangan. Kita kan juga berterima kasih, dan saya memaafkan,” kata Saih. Sayang, untuk alasan yang kurang jelas, Ratu Beatrix menolak bertemu Saih.

Selain Ratu Beatrix, Saih juga ditampik oleh parlemen Belanda dari Komisi Luar Negeri. Tak jelas juga alasannya. Namun ada yang melegakan: Saih boleh bercerita kepada anak-anak sekolah di Kota Gronigen, Belanda Timur Laut.

Kepada anak-anak SD, Saih bercerita bahwa dia tak akan menggugat tentara Belanda. Dia ingin Belanda minta maaf kepada Indonesia, dan membayar ganti rugi. Para pelajar itu terperanjat. Mereka tak menyangka Belanda pernah sekejam itu.

Kadaluwarsa?

Tapi, belum lagi sampai cita-citanya itu, Saih bin Sakam meninggal pada 7 Mei 2011. Dialah korban terakhir tragedi Rawagede yang masih hidup sampai abad ke-21. Dia pergi, justru saat Belanda mulai membuka kasus itu di pengadilan.

Para kerabat korban pembantaian itu terus melaju (Lihat kronologinya di Infografik: Banjir Darah di Rawagede). Pada 20 Juni 2011, mereka menuntut Belanda, melalui pengadilan di Den Haag. Tujuannya, Belanda harus mengakui adanya pembantaian, meminta maaf, dan memberi ganti rugi.

Meski tak disuarakan resmi, Pemerintah Indonesia kabarnya mendukung langkah korban pembantaian Rawagede itu.

Dukungan pemerintah itu diungkapkan Ketua Yayasan Rawagede Sukarman kepada VIVAnews, di Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Karawang pekan lalu. Sukarman adalah cucu salah satu korban. Ia telah bolak-balik ke Den Haag mengikuti proses pengadilan kasus Rawagede di Pengadilan Belanda.

Menurut Sukarman, sebelum menggugat ke Belanda 15 Agustus 2008 lalu, mereka meminta izin ke Komisi I dan Komisi III DPR, serta ke MPR. “Kami juga diundang ke Departemen Luar Negeri, dan langsung dihubungkan ke Biro Eropa. Mereka katakan, lanjutkan tuntutan itu,” ujar Sukarman.

Selama proses gugatan itu pun, Sukarman dibantu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda. Sidang kasus itu dibuka 20 Juni 2011. Penggugat adalah sanak saudara korban Rawagede. Tergugat adalah pemerintah Belanda.

Perang argumen pun muncul di meja hijau. Pengacara pengugat adalah Liesbeth Zegveld. Dia aktif membela kasus hak-hak azasi manusia internasional, termasuk kejahatan kemanusiaan di Srebrenica, Bosnia.

Di sidang itu, Zegveld bercerita seperti halnya kesaksian Saih bin Sakam. Komite Utang Kehormatan Belanda juga menuntut ganti rugi bagi korban Rawagede. Ada juga sengketa soal jumlah korban. Penggugat mengatakan yang tewas 431 orang. Belanda dalam Nota Ekses 1969, mengatakan hanya 150 orang.

Selain itu, fakta baru diajukan oleh penggugat, berupa dokumen korespondensi. Disebutkan, para petinggi Belanda tak meragukan Wijnen bersalah. Jenderal Simon Spoor menulis surat kepada jaksa agung, bahwa Pengadilan Militer akan menghukum Mayor Wijnen. Tapi, Jaksa Agung tak jadi menggugat Wijnen. Alasannya, kasus itu 'tak ada lagi campur tangan, dan perhatian asing'.

Zegveld menilai para janda yang suaminya dibunuh militer Belanda di Rawagede, diperlakukan tak adil. Ini jika dibandingkan korban kejahatan perang dunia kedua terhadap Yahudi. Hak mereka sebagai korban perang dunia kedua diakui, dan menerima ganti rugi. “Ada kebiasaan Belanda tak menolak tuntutan korban perang dunia kedua hanya karena kadaluwarsa. Kebijakan ini juga harus berlaku bagi janda dari Rawagede,” ujar Zegveld, seperti dikutip Radio Nederland.

Sebelumnya, pengacara Belanda GJH Houtzagers mengatakan kasus pembunuhan oleh serdadu Belanda itu sudah kadaluwarsa. Lagipula, korban selamat terakhir, Saih bin Sakam, telah meninggal Mei lalu. Houtzagers juga memberi argumen lain. Katanya, ada kesepakatan Belanda dan Indonesia pada 1966. Isinya, kedua pihak setuju mengakhiri sengketa keuangan.

Houtzagers mengingatkan Indonesia dan Belanda kini bekerjasama dalam banyak hal. “Belanda membantu tak saja desa Rawagede, tapi juga wilayah lain. Kedua negara memandang ke depan, membangun masa depan bersama, dan bukan melihat masa lalu,” kata Houtzagers.

Pintu ke kasus lain

Yang menarik, kata Zegveld, jika kasus Rawagede menang di pengadilan. Dampaknya positif bagi korban aksi militer Belanda lainnya di Indonesia. Mereka bisa menuntut ganti rugi juga.

“Kami ingin memberi tahu kepada masyarakat Belanda kejadian sebenarnya. Ini bukan kasus Rawagede saja. Di Sulawesi Selatan ada pembantaian Raymond Westerling, ada juga kasus Kaliprogo di Jawa Tengah, Gerbong Maut di Bondowoso, dan sebagainya”, kata Jeffry Pondaag dari Komite Utang Kehormatan Belanda.

Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, Batara R Hutagalung sepakat. Dia mengatakan banyak aksi pembantaian Belanda sekitar 1945-1950 di Indonesia yang tak terungkap di dunia internasional. Ironisnya, Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) justru bermarkas di Den Haag, Belanda.

Batara yakin, jika Belanda konsisten, maka kasus ini bisa menang. Dia mengajukan contoh. Dua tahun lalu, ada bekas tentara Jerman dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia membantai empat warga sipil di Belanda semasa perang. “Dia dihukum karena membunuh empat orang. Maka logikanya, yang membantai puluhan ribu bisa dimajukan ke pengadilan internasional. Itu sebabnya kami mengajukan kasus Rawagede,” kata Batara kepada VIVAnews.

Berhasilkah gugatan dari Rawagede? Hakim Pengadilan Den Haag mengatakan masih mempelajari pleidoi kedua pihak. Mereka segera memberi putusan dalam waktu 90 hari, atau pertengahan September 2011 ini.(Sumber)

Download

Perancang Lambang Garuda Pancasila yang Terlupakan

Siapa tak kenal burung Garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila). Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu? Dia adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913.

Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab –walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak –keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid Alkadrie menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II. Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar – karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat di marah. Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Dari transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Masagung (1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara.

Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “tidak berjambul” seperti bentuk sekarang ini. Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul” dilakukan. Bentuk cakar kaki yang mencengkram pita dari semula menghadap ke belakang menjadi menghadap ke depan juga diperbaiki, atas masukan Presiden Soekarno. Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini.

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951 berdasarkan pasal 2 Jo Pasal 6 PP No 66 Tahun 1951. Sedangkan Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang.

Turiman SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. “Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998-1999,” akunya. Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Masagung Jakarta, Badan Arsip Nasional, Pusat Sejarah ABRI dan tidak ketinggalan Keluarga Istana Kadariah Pontianak, merupakan tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpulkan bahan penulisan tesis yang diberi judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan). Di hadapan dewan penguji, Prof Dr M Dimyati Hartono SH dan Prof Dr H Azhary SH dia berhasil mempertahankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. “Secara hukum, saya bisa membuktikan. Mulai dari sketsa awal hingga sketsa akhir. Garuda Pancasila adalah rancangan Sultan Hamid II,” katanya pasti. Besar harapan masyarakat Kal-Bar dan bangsa Indonesia kepada Presiden RI SBY untuk memperjuangkan karya anak bangsa tersebut, demi pengakuan sejarah, sebagaimana janji beliau ketika berkunjung ke Kal-Bar dihadapan tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan anggota DPRD Provinsi Kal-Bar.(Sumber)

Download

Tuanku Imam Bonjol – Jejak Mujahidin Menuju Kemerdekaan Indonesia

Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Shahab, yang lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatra Barat pada tahun 1772. Sebagai seorang ulama dan pemimpin masyarakat setempat, ia memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku nan Renceh dari Kamang sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai Imam (pemimpin) bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol.

 

Riwayat Jihadnya : Perang Padri

Tak dapat dimungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 20 tahun pertama perang itu (1803-1821) praktis yang berbunuhan adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak umumnya karena kekufuran dan pembangkangannya kepada syari’at Islam.

Pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari keinginan dikalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kemudian pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak Raja Pagaruyung Sultan Muning Alamsyah beserta Kaum Adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan jahiliyah yang tidak sesuai dengan Islam seperti berjudi, sabung ayam, mabuk-mabukan, pesta jahiliyah dll. Bahkan Imam Bonjol dan kawan-kawan Ulama’nya yang sering memergoki dan menumpas mereka (kaum Adat) yang suka melakukan maksiat sering difitnah sebagai Wahhabi oleh para pemimpin adat mereka, meski Tuanku Imam Bonjol bukan seorang Salafi Irdja’i yang mudah menyesatkan orang. Sampai saat ini, Wahhabi menjadi tren fitnah nomor wahid yang ditujukan kepada para Ulama’ yang ingin menerapkan Hukum Alloh. sudah sunnatulloh.

Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara Kaum Paderi (penamaan bagi kaum ulama) dengan Kaum Adat. Seiring itu dibeberapa nagari dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan sampai akhirnya Kaum Paderi dibawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung karena penolakannya terhadap syari’at Islam pada tahun 1815, dan pecahlah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Muning Alamsyah terpaksa melarikan diri dari ibukota kerajaan.

Pada 21 Februari 1821, kaum Adat resmi menyerahkan wilayah darek (pedalaman Minangkabau) kepada Kafir Belanda dalam perjanjian yang ditaken di Padang, sebagai kompensasi kepada Kafir Belanda yang bersedia membantu melawan kaum Paderi. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga Dinasti Kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar yang selamat dari pembunuhan oleh pasukan Paderi.

Campur tangan Kafir penjajah Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Goffinet dan Kapten Dienema awal April 1821 atas perintah Residen James du Puy di Padang. Dalam hal ini Kompeni melibatkan diri dalam perang karena “diundang” oleh kaum Adat yang masih kafir.

Atas pertolongan Alloh perlawanan yang dilakukan oleh pasukan paderi cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu Belanda melalui Gubernur Jendral Johannes van den Bosch mengajak pemimpin Kaum Paderi yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat “Perjanjian Masang” pada tahun 1824. Hal ini dimaklumi karena disaat bersamaan Batavia juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa seperti Perang Diponegoro. Tetapi memang sudah watak orang kafir, perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandai Sikek.

Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum Adat  dan kaum Paderi melawan Kafir Belanda, kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda, Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Kafir Belanda karena pihak Adat telah mau mengikuti Syari’at Islam dengan idzin Alloh. Bersatunya kaum Adat dan kaum Paderi ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah (Adat berdasarkan Agama, Agama berdasarkan Kitabullah (Al-Qur’an)).

Tuanku Imam Bonjol berkata “Adopun hukum Kitabullah banyak lah malampau dek ulah kito juo. Baa dek kalian?” (Adapun banyak hukum Kitabullah yang sudah terlangkahi oleh kita. Bagaimana pikiran kalian?)

Jihad heroik Tuanku Imam Bonjol bersama pengikutnya melawan Belanda yang mengepung Bonjol dari segala jurusan selama sekitar enam bulan (16 Maret-17 Agustus 1837) juga dapat menjadi apresiasinya akan kepahlawanannya menentang penjajahan, serta rincian laporan G. Teitler yang berjudul Akhir Perang Paderi: Pengepungan dan Perampasan Bonjol 1834-1837.

Penyerangan benteng kaum Paderi (Ulama) di Bonjol oleh kafir Belanda dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon yang pengkhianat. Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda, terdapat Mayor Jendral Cochius, Letnan Kolonel Bauer, Mayor Sous, Kapten MacLean, Letnan Satu Van der Tak, Pembantu Letnan Satu Steinmetz dan seterusnya, tetapi juga terdapat nama-nama Inlandsche (pribumi) yang pengkhianat seperti Kapitein Noto Prawiro, Inlandsche Luitenant Prawiro di Logo, Karto Wongso Wiro Redjo, Prawiro Sentiko, Prawiro Brotto, dan Merto Poero.

Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi, Sumenapsche hulptroepen hieronder begrepen (pasukan pembantu Sumenep, Madura). Serangan terhadap benteng Bonjol dimulai orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam penyerangan pertahanan Paderi.

Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda, dimana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan Kapal Perle di Padang, Kapitein Sinninghe, sejumlah orang Eropa dan Afrika, 1 sergeant, 4 korporaals dan 112 flankeurs. Yang belakangan ini menunjuk kepada serdadu Afrika yang direkrut oleh Belanda di benua itu, kini negara Ghana dan Mali. Mereka juga disebut Sepoys dan berdinas dalam tentara Belanda.

Penangkapan dan Pengasingan Hingga Wafat

Setelah datang bantuan dari Batavia, maka kafir penjajah Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan, dan pada masa-masa selanjutnya, kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit, suatu negeri yang indah dikarenakan memakai hukum Alloh dalam kehidupan bermasyarakatnya. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837, Bonjol dapat dikuasai (dengan izin Alloh) setelah sekian lama dikepung.

Dalam bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tiba di tempat itu langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Beliaulah mujahid dimasanya. Semoga Alloh menerimanya. Dan kita dapat memetik hikmah dan pelajaran darinya.

Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI Nomor 087/TK/Tahun 1973, tanggal 6 November 1973.(Sumber)

Download

Amerika Dan Penggulingan Soekarno (Sejarah Kebenaran)

Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno 1965-1967 (5): Operasi (Satu Kata Hilang) CIA dalam Tahun 1965

Mengenai CIA pada tahun 1965, kita mengetahui dari kesaksian dan pengakuan mantan anggota CIA, Ralph Mc Gehee, yang anehnya secara menakjubkan diperkuat oleh sensor yang selektif dari mantan atasannya di CIA. Bila keadaan atau bukti yang diperlukan tidak ada untuk mendukung adanya intervensi AS, CIA menciptakan situasi yang tepat dan serasi, membuatnya dan menyebarluaskan pemutarbalikan fakta dengan pembiasan melalui operasi medianya.

Melanjutkan tulisan sebelumnya, "Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno 1965-1966 (4): Dukungan AS kepada Kelompok Soeharto Sebelum Gestapu", karya Peter Dale Scott, seorang mahaguru Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat. Sebaiknya dibaca berurutan (1), (2), (3), dan (4). Untuk memudahkan membaca buka halaman ini dalam 2 halaman, 1 untuk teks ini, 2 untuk catatan kaki.

Selamat membaca!

Operasi (Satu Kata Hilang) CIA dalam Tahun 1965

Kurang dari setahun setelah terjadinya Gestapu dan pertumpahan darah, dengan penuh kebanggaan James Reston menulis peristiwa tersebut sebagai “secercah sinar di Asia.” Washington agaknya berhati-hati untuk menyatakan mempunyai saham dalam perubahan di negara yang penduduknya paling padat ke enam dan salah satu yang terkaya di dunia.

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Washington tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di Indonesia. Ada banyak kontak antara kekuatan anti komunis di negara itu dan setidak-tidaknya ada seorang pejabat sangat tinggi di Washington yang mengetahui sebelum dan selama pembantaian di Indonesia, daripada yang disadari dan diketahui oleh umum.

Mengenai CIA pada tahun 1965, kita mengetahui dari kesaksian dan pengakuan mantan anggota CIA, Ralph Mc Gehee, yang anehnya secara menakjubkan diperkuat oleh sensor yang selektif dari mantan atasannya di CIA. Bila keadaan atau bukti yang diperlukan tidak ada untuk mendukung adanya intervensi AS, CIA menciptakan situasi yang tepat dan serasi, membuatnya dan menyebarluaskan pemutarbalikan fakta dengan pembiasan melalui operasi medianya.

Contoh yang mencolok dan mirip adalah Cile. Terganggu oleh keengganan militer Cile bertindak terhadap Allende, CIA memalsukan sebuah dokumen yang mengakui pengungkapan dan pembongkaran rencana kaum kiri untuk membunuh pimpinan militer Cile. “Penemuan rencana ini” dimuat dalam halaman depan media, dan Allende kemudian diturunkan dan dibunuh.

Ada kesamaan antara kejadian yang mempercepat penggulingan Allende dan apa yang terjadi di Indonesia tahun 1965. Perkiraan jumlah korban kematian yang terjadi sebagai hasil operasi (satu kata dihilangkan) CIA terakhir berkisar antara setengah juta sampai lebih dari sejuta orang.

Mc Gehee menyatakan pernah melihat —ketika meninjau kembali dokumen-dokumen CIA di Washington— sebuah laporan yang sangat dirahasiakan atas peranan badan tersebut dalam memprovokasi penghancuran PKI sesudah Gestapu. Rupanya tepat untuk minta Kongres meninjau kembali dan mengumumkan laporan seperti itu, jika, seperti diduga, CIA mengajukan teknik kejam sebagai model untuk operasi.

Operasi yang akan datang rupanya perlu mendokumentasikan titik balik utama dalam sejarah operasi badan tersebut, terhadap eksploitasi sistematik, dari operasi-operasi regu kematiannya yang tidak terdapat dalam coup di Brasil tahun 1964, membuat program kontra pemberontakan Phoenix di Vietnam yang terkenal karena kekejamannya sesudah 1967, dan sesudah 1968 meluas dari Guatemala menjalar ke negara negara Amerika Latin lainnya.

Pernyataan Mc Gehee tentang operasi perang urat saraf CIA terhadap Allende diperkuat oleh Tad Szule. Agen-agen CIA di Santiago membantu intelijen militer Cile merancang dokumen rencana-rencana palsu seolah-olah Allende dan pendukungnya merencanakan memenggal para komandan militer Cile. Hal ini dihembuskan oleh Junta untuk membenarkan coup-nya.

Operasi tipu muslihat terhadap Allende rupanya bahkan berkembang lebih jauh, dengan menakut-nakuti baik golongan kiri maupun kanan dengan pembunuhan yang baru dimulai oleh lawan-lawannya. Anggota-anggota serikat pekerja maupun jenderal-jenderal yang konservatif menerima kartu kecil dengan tulisan tercetak kata-kata ancaman: Djakarta se acerca (Djakarta sudah makin dekat).

Jumlah dan model suatu rencana destabilisasi meyakinkan semua yang berkepentingan bahwa mereka tidak ada harapan lagi untuk dilindungi status quo. Operasi seperti ini melemahkan kalangan garis tengah dan menimbulkan banyak provokasi kekerasan diantara golongan kiri maupun kanan.

Model semacam itu rupanya juga diterapkan di Laos pada tahun 1959-1961 yang dijelaskan oleh seorang anggota CIA kepada seorang wartawan bahwa tujuannya adalah mempolarisasikan Laos. Dan rupanya hal itu diikuti pula di Indonesia pada tahun 1965. Pengamat seperti Sundhaussen menyatakan bahwa untuk mengerti kisah coup Oktober 1965 pertama-tama harus mengamati “pasaran desas-desus” yang dalam tahun 1965 ternyata menjadi cerita gila-gilaan yang tidak masuk akal.

Pada 14 September, dua minggu sebelum coup, Angkatan Darat diperingatkan bahwa ada rencana membunuh pimpinan tentara empat hari kemudian. Laporan kedua, seperti dibicarakan di Markas Besar AD tanggal 30 September.

Tetapi setahun sebelumnya —sebuah dokumen yang diduga sebagai dokumen PKI tetapi dinyatakan oleh PKI sebagai suatu pemalsuan— ada uraian tentang rencana menggulingkan kaum pengikut Nasution melalui infiltrasi dalam tubuh AD. Dokumen ini —yang dilaporkan politisi pro-AS, Chaerul Saleh, pertengahan Desember 1964— telah memberi keyakinan kepada Soeharto untuk menyelenggarakan pertemuan persatuan tentara bulan berikutnya.

Ketegangan AD meningkat dengan desas-desus sepanjang tahun 1965 bahwa daratan Cina menyelundupkan senjata untuk PKI guna mengadakan revolusi yang sudah dekat dan sebentar lagi meletus. Dua minggu sebelum Gestapu, cerita dengan tujuan ini juga muncul di harian Malaysia yang mengutip dari sumber di Bangkok dan pada gilirannya mengacu pada sumber dari Hong Kong.

Ketidakmungkinan dilacak secara internasional seperti ini adalah gaya atau ciri-ciri cerita dalam periode ini yang berasal dari apa yang dinamakan “orang dalam CIA” sebagai “wurlitser yang perkasa” milik mereka yaitu jaringan ‘aset’ pers dunia yang digunakan oleh CIA atau badan sejenis M-16 dari Inggris yang dapat menanamkan berita dengan tidak menimbulkan disinformasi.

Tuntutan PKI untuk membentuk milisi rakyat atau “angkatan kelima” serta pelatihan Pemuda Rakyat di Lubang Buaya rupanya sedikit banyak menakutkan bagi tentara Indonesia dengan tambahan cerita-cerita mengenai persenjataan dari Cina. Namun berbulan-bulan sebelum coup, paranoia PKI terus berlangsung dengan mengulang-ulang laporan bahwa Dewan Jenderal yang didukung CIA sedang dirancang untuk menindas PKI.

Sudah tentu dongeng tentang Dewan Jenderal (fiktif) inilah yang dinyatakan Untung sebagai sasaran dari coup Gestapu dengan dalih anti CIA. Tetapi desas-desus seperti itu tidak hanya berasal dari sumber-sumber anti-Amerika, bahkan sebaliknya acuan yang diumumkan oleh yang berwenang pertama mengenai adanya dewan ini terdapat dalam tulisan wartawan Washington Post: Evans dan Novak.

Kembali ke bulan Maret, Panglima Divisi Siliwangi —Jenderal Ibrahim Adjie— menyatakan sebagaimana dikutip oleh dua wartawan Amerika itu bahwa: “kaum komunis telah kita tumpas sebelumnya (di Madiun). Kita terus mengkaji dan mengkaji mereka.” Kedua wartawan itu mengatakan memiliki informasi bahwa: “AD telah membentuk komisi penasehat secara diam-diam dan terdiri dari lima orang jenderal untuk memberikan laporan kepada Jenderal Yani dan Jenderal Nasution tentang kegiatan PKI.”

Mortimer melihat terbunuhnya lima jenderal selain Yani oleh Gestapu sebagai signifikan sejauh menyangkut koinsidensi dengan jumlah jenderal yang menjadi sasaran Gestapu sesuai yang ditulis oleh Novak dan Evans. Kita juga terpukau oleh kebangkitan kembali citra Yani dan Nasution di Amerika Serikat sebagai perencana anti PKI, lama sesudah beredar cerita di pers AS bahwa CIA telah lama mencoret kedua jenderal itu karena enggan melawan Soekarno.

Jika eliminasi pesaing politik Soeharto di lingkungan Angkatan Darat melalui Gestapu harus dituduhkan kepada kaum kiri, maka skenario baru hanya membutuhkan kebangkitan kembali citra anti-komunis yang dilupakan para jenderal dalam operasi terhadap Soekarno.

Suatu riwayat ganjil tentang Nasution pada bulan Agustus 1965 dalam The New York Times —berdasarkan hasil wawancara tahun 1963— tetapi kemudian diterbitkan lagi hanya setelah keluar ucapan Nasution ketika menanggapi serangan terhadap pangkalan Inggris di Singapura. Sekadar untuk menyatakan bahwa Nasution yang “dianggap lawan paling gigih dari komunisme di Indonesia” dan bahwa Soekarno didukung oleh PKI, telah melancarkan kampanye Angkatan Darat sebagai suatu kekuatan anti komunis.

PKI Siap Tempur. Kelompok Nasution berharap bahwa PKI akan menarik picu lebih dulu, tetapi justru tidak dan tidak akan dilakukan oleh PKI. PKI tidak membiarkan diprovokasi seperti dalam peristiwa Madiun. Namun akhirnya hanya tersisa dua kekuatan: PKI dan Kelompok Nasution. Garis tengah tidak mempunyai alternatif kecuali memilih perlindungan dari yang lebih kuat.

Orang nyaris tidak dapat berharap memperoleh pengertian memadai dari propaganda yang diperlukan dimana tampak keterlibatan dan rekayasa CIA. Artikel Mc Gehee —setelah disensor oleh CIA— lebih sempit lagi menyoroti hanya peranan CIA dalam propaganda anti PKI.

Badan yang menganggap peluang ini (respon Soeharto terhadap Gestapu) dan berupaya menghancurkan PKI ... (delapan kalimat hilang) ... karangan media, memegang peranan kunci dalam menggugah kebencian massa terhadap PKI. Foto dari mayat jenderal yang telah rusak berat ditampilkan dalam semua harian dan di televisi. Cerita yang menyertai foto-foto dengan bohong menyatakan bahwa para jenderal kemaluannya dipotong dan matanya dicungkil oleh anggota Gerwani. Kampanye yang diciptakan secara sinis dirancang wntuk menyulut kemarahan publik terhadap orang-orang komunis dan menyiapkan tahap pembantaian.

Mc Gehee menambahkan bahwa cerita propaganda tentang penyiksaan oleh wanita-wanita histeris dengan pisau cukur —yang ditolak oleh sarjana-sarjana yang serius sebagai tidak berdasar— telah disegarkan kembali dalam versi yang lebih canggih oleh seorang wartawan AS, John Hughes, yang sekarang menjabat ketua jurubicara Departemen Luar Negeri AS.

Pasukan Soeharto —khususnya Kolonel Sarwo Edhie dari RPKAD— secara terbuka terlibat dalam eksploitasi tubuh para korban secara sinis. Tetapi beberapa aspek kampanye propaganda secara besar-besaran rupanya didalangi oleh orang-orang bukan Indonesia. Sebagai contoh adalah tajuk rencana yang mendukung Gestapu —yang dipermasalahkan— terbit di Harian Rakyat (surat kabar PKI), tanggal 2 Oktober 1965. Profesor Benedict Anderson dan Ruth Mc Vey yang mempertanyakan kebenarannya juga mengesampingkan kemungkinan bahwa benar kabar itu adalah “pemalsuan oleh AD” hanya atas dasar bahwa “kemampuan tentara memalsukan dokumen partai teramat sangat rendah.”

Pertanyaan yang diangkat Anderson dan Mc Vey belum juga terjawab secara tuntas. Mengapa PKI tidak menunjukkan dukungan kepada coup Gestapu ketika hal itu sedang berjalan, dan lalu dengan gegabah membuat tajuk rencana mendukung Gestapu setelah ia ditumpas? Mengapa PKI yang tajuk rencananya mendukung Gestapu gagal mengerahkan atau memobilisasikan massa pendukungnya untuk bertindak atas nama Gestapu? Mengapa Soeharto yang waktu itu menguasai Jakarta, menutup semua surat kabar kecuali yang satu ini —Harian Rakyat— dan sebuah surat kabar lagi yang cenderung ke kiri-kirian yang juga melayani tujuan-tujuan propaganda-propagandanya?.

Dengan kata lain, mengapa pada 2 Oktober Soeharto hanya mengizinkan dua surat kabar ini untuk terbit, yang sudah jelas akan mengalami nasib akan ditutup selama-lamanya?

Seperti dinyatakan pada awal tulisan ini bahwa agak lucu dan tolol untuk menganggap bahwa pada tahun 1965, kekerasan satu-satunya timbul dari pemerintah AS, militer Indonesia dan saling hubungan mereka dengan intelijen Inggris dan Jepang. Suatu tulisan yang lebih panjang lagi dapat mendiskusikan tindakan pro-aktif PKI dan Soekarno sendiri dalam keruntuhan sosial ini. Dari satu sudut pandang, tentu tidak seorangpun dapat menjamin menguasai kejadian dalam masau kacau ini.

Namun untuk dua alasan penyiapan secara obyektif dari kejadian-kejadian menurut model terakhir, rupanya tidak tepat dan tidak cukup nalar. Pertama, seperti diakui berdasarkan studi CIA sendiri, kita bicara tentang “pertumpahan darah yang sangat mengerikan pada masa itu”, yang taraf kekerasannya tidak dapat dibandingkan lagi dengan tindakan sayap kiri: dalam peristiwa Bandar Betsi: yang terkenal dan dipublikasikan secara luas sehubungan dengan terbunuhnya seorang letnan AD di perkebunan Bandar Betsi, Sumatera Utara, dalam tahun 1965 juga.

Kedua, skenario yang digambarkan Mc Gehee untuk 1965 dapat dilihat tidak sekadar menjawab provokasi, paranoia dan kekacauan belaka yang terjadi pada tahun itu: tetapi juga bisa dinilai sebagai salah unsur pendorong yang “membesarkan hati dan meyakinkan secara aktif untuk melakukan tindakan-tindakan pembalasan.”

Perlu dicatat bahwa mantan Direktur CIA William Colby berulangkali menyangkal keterlibatan CIA atau unsur AS lain dalam pembantaian tahun 1965 (berkaitan dengan tiadanya Gugus Tugas Khusus CIA dimana Colby saat itu (1962-1966) menjabat sebagai Kepala Divisi Asia Timur yang selayaknya bertanggung jawab atas operasi CIA di Indonesia). Namun sanggahan Colby agaknya selalu dikaitkan dengan sebuah cerita yang tidak dapat dipercaya. Yaitu tentang rencana PKI merebut kekuatan politik, sebuah cerita yang disegarkannya kembali pada tahun 1975.

“Indonesia meledak dengan tuntutan akan kekuasaan oleh partai komunis terbesar di dunia di luar tirai (Cina dan Uni Soviet). Membunuh pimpinan Angkatan Darat dengan persetujuan Soekarno secara diam-diam dan dibias-biaskan sebagai pembalasan.”

CIA sendiri, memberikan arus laporan terus-menerus tentang proses studi Indonesia pada masa itu, walau tidak mempunyai arti apapun dalam alur peristiwa itu sendiri.

Menyatakan masalah keterlibatan AS dalam operasi pembunuhan sistematis ini penting dan khusunya mengetahui lebih banyak tentang laporan CIA yang dinyatakan dan dilihat sendiri oleh Mc Gehee. Ia mengatakan: “badan ini sangat bangga atas keberhasilan (satu kata hilang) dan menganjurkannya sebagai satu model untuk operasi masa depan (setengah kalimat hilang).

Duta Besar Marshall Green melaporkan suatu wawancara dengan Presiden Nixon pada tahun 1967: “Pengalaman Indonesia menarik perhatiannya (Nixon) karena segala sesuatunya telah berlangsung dengan baik-baik saja. Saya kira ia sangat tertarik pada seluruh pengalaman itu dengan menunjuk cara yang harus (!) kita lakukan dalam hubungan yang lebih luas di Asia Tenggara umumnya dan mungkin di dunia.

Penafsiran yang dapat dibandingkan seperti itu membantu menjelaskan peranan orang Indonesia dalam penggulingan pemerintahan di negara lain yang disponsori Nixon seperti terhadap Sihanoek di Kamboja tahun 1970, pemanfaatan “skenario Jakarta” untuk penggulingan Presiden Allende di Cile tahun 1973 dan sponsorship AS dewasa ini bersama dengan rezim-regu kematiannya di Amerika Tengah.(Sumber)

Download

Inilah Sekilas Info Legenda Aceh Penyumbang Emas Tugu Monas

Tahukah Anda 38 kg emas yang dipajang di puncak Tugu Monumen Nasional (Monas) Jakarta, ternyata 28 kg di antaranya adalah sumbangan dari Teuku Markam, salah seorang saudagar Aceh yang pernah menjadi orang terkaya Indonesia. Orang-Orang hanya tahu bahwa emas tersebut memang benar sumbangan saudagar Aceh. Namun tak banyak yang tahu, bahwa Teuku Markam-lah saudagar yang dimaksud itu.
Itu baru segelintir karya Teuku Markam untuk kepentingan negeri ini. Karya lainnya, ia pun ikut membebaskan lahan Senayan untuk dijadikan pusat olah raga terbesar Indonesia. Tentu saja banyak bantuan-bantuan Teuku Markam lainnya yang pantas dicatat dalam memajukan perekonomian Indonesia di zaman Soekarno, hingga menempatkan Markam dalam sebuah legenda.
Di zaman Orba, karyanya yang terbilang monumental adalah pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Jalan Medan-Banda Aceh, Bireuen-Takengon, Meulaboh, Tapaktuan dan lain-lain adalah karya lain dari Teuku Markam yang didanai oleh Bank Dunia. Sampai sekarang pun, jalan-jalan itu tetap awet.
Teuku Markam pernah memiliki sejumlah kapal, dok kapal di Jakarta, Makassar, Medan, Palembang. Ia pun tercatat sebagai importir pertama mobil Toyota Hardtop dari Jepang. Usaha lain adalah meng-import plat baja, besi beton sampai senjata untuk militer.
Mengingat peran yang begitu besar dalam percaturan bisnis dan perekonomian Indonesia, Teuku Markam pernah disebut-sebut sebagai anggota kabinet bayangan pemerintahan Soekarno. Peran Markam menjadi runtuh seiring dengan berkuasanya pemerintahan Soeharto. Ia ditahan selama delapan tahun dengan tuduhan terlibat PKI. Harta kekayaannya diambil alih begitu saja oleh Rezim Orba. Pernah mencoba bangkit sekeluar dari penjara, tapi tidak sempat bertahan lama. Tahun 1985 ia meninggal dunia. Aktivitas bisnisnya ditekan habis-habisan. Ahli warisnya hidup terlunta-lunta sampai ada yang menderita depresi mental. Hingga kekuasaan Orba berakhir, nama baik Teuku Markam tidak pernah direhabilitir. Anak-anaknya mencoba bertahan hidup dengan segala daya upaya dan memanfaatkan bekas koneksi-koneksi bisnis Teuku Markam. Dan kini, ahli waris Teuku Markam tengah berjuang mengembalikan hak-hak orang tuanya.
Siapakah Teuku Markam ?
Teuku Markam turunan uleebalang. Lahir tahun 1925. Ayahnya Teuku Marhaban. Kampungnya Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara. Sejak kecil Teuku Markam sudah menjadi yatim piatu. Ketika usia 9 tahun, Teuku Marhaban meninggal dunia. Sedangkan ibunya telah lebih dulu meninggal. Teuku Markam kemudian diasuh kakaknya Cut Nyak Putroe. Sempat mengecap pendidikan sampai kelas 4 SR (Sekolah Rakyat).
Teuku Markam tumbuh lalu menjadi pemuda dan memasuki pendidikan wajib militer di Koeta Radja (Banda Aceh sekarang) dan tamat dengan pangkat letnan satu. Teuku Markam bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan ikut pertempuran di Tembung, Sumatera Utara bersama-sama dengan Jendral Bejo, Kaharuddin Nasution, Bustanil Arifin dan lain-lain. Selama bertugas di Sumatera Utara, Teuku Markam aktif di berbagai lapangan pertempuran. Bahkan ia ikut mendamaikan clash antara pasukan Simbolon dengan pasukan Manaf Lubis.
Sebagai prajurit penghubung, Teuku Markam lalu diutus oleh Panglima Jenderal Bejo ke Jakarta untuk bertemu pimpinan pemerintah. Oleh pimpinan, Teuku Markam diutus lagi ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Soebroto. Tugas itu diemban Markam sampai Gatot Soebroto meninggal dunia.
Adalah Gatot Soebroto pula yang mempercayakan Teuku Markam untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Waktu itu, Bung Karno memang menginginkan adanya pengusaha pribumi yang betul-betul mampu menghandel masalah perekonomian Indonesia. Tahun 1957, ketika Teuku Markam berpangkat kapten (NRP 12276), kembali ke Aceh dan mendirikan PT Karkam. Ia sempat bentrok dengan Teuku Hamzah (Panglima Kodam Iskandar Muda) karena “disiriki” oleh orang lain. Akibatnya Teuku Markam ditahan dan baru keluar tahun 1958. Pertentangan dengan Teuku Hamzah berhasil didamaikan oleh Sjamaun Gaharu.
Keluar dari tahanan, Teuku Markam kembali ke Jakarta dengan membawa PT Karkam. Perusahaan itu dipercaya oleh Pemerintah RI mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Selanjutnya Teuku Markam benar-benar menggeluti dunia usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Makassar, Surabaya. Bisnis Teuku Markam semakin luas karena ia juga terjun dalam eksport – import dengan sejumlah negara. Antara lain mengimport mobil Toyota Hardtop dari Jepang, besi beton, plat baja dan bahkan sempat mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) dan Presiden.
Komitmen Teuku Markam adalah mendukung perjuangan RI sepenuhnya termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang waktu itu digenjot habis-habisan oleh Soekarno. Hasil bisnis Teuku Markam konon juga ikut menjadi sumber APBN serta mengumpulkan sejumlah 28 kg emas untuk ditempatkan di puncak Monumen Nasional (Monas). Sebagaimana kita tahu bahwa proyek Monas merupakan salah satu impian Soekarno dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.  Peran Teuku Markam menyukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika tidak kecil berkat bantuan sejumlah dana untuk keperluan KTT itu.

Teuku Markam termasuk salah satu konglomerat Indonesia yang dikenal dekat dengan pemerintahan Soekarno dan sejumlah pejabat lain seperti Menteri PU Ir Sutami, politisi Adam Malik, Soepardjo Rustam, Kaharuddin Nasution, Bustanil Arifin, Suhardiman, pengusaha Probosutedjo dan lain-lain. Pada zaman Soekarno, nama Teuku Markam memang luar biasa populer. Sampai-sampai Teuku Markam pernah dikatakan sebagai kabinet bayangan Soekarno.
Sejarah kemudian berbalik. Peran dan sumbangan Teuku Markam dalam membangun perekonomian Indonesia seakan menjadi tiada artinya di mata pemerintahan Orba. Ia difitnah sebagai PKI dan dituding sebagai koruptor dan Soekarnoisme.
Tuduhan itulah yang kemudian mengantarkan Teuku Markam ke penjara pada tahun 1966. Ia dijebloskan ke dalam sel tanpa ada proses pengadilan. Pertama-tama ia dimasukkan tahanan Budi Utomo, lalu dipindahkan ke Guntur, selanjutnya berpindah ke penjara Salemba Jln Percetakan Negara. Lalu dipindah lagi ke tahanan Cipinang, dan terakhir dipindahkan ke tahanan Nirbaya, tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede Jakarta Timur. Tahun 1972 ia jatuh sakit dan terpaksa dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih dua tahun.
Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membuat hidup Teuku Markam menjadi sulit dan prihatin. Ia baru bebas tahun 1974. Ini pun, kabarnya, berkat jasa- jasa baik dari sejumlah teman setianya. Teuku Markam dilepaskan begitu saja tanpa ada konpensasi apapun dari pemerintahan Orba. “Memang betul, saat itu Teuku Markam tidak akan menuntut hak- haknya. Tapi waktu itu ia kan tertindas dan teraniaya,” kata Teuku Syauki Markam, salah seorang putra Teuku Markam.
Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera, pada 14 Agustus 1966 mengambil alih aset Teuku Markam berupa perkantoran, tanah dan lain-lain yang kemudian dikelola PT PP Berdikari yang didirikan Suhardiman untuk dan atas nama pemerintahan RI. Suhardiman, Bustanil Arifin, Amran Zamzami (dua orang terakhir ini adalah tokoh Aceh di Jakarta) termasuk teman-teman Markam. Namun tidak banyak menolong mengembalikan asset PT Karkam. Justru mereka ikut mengelola aset-aset tersebut di bawah bendera PT PP Berdikari. Suhardiman adalah orang pertama yang memimpin perusahaan tersebut. Di jajaran direktur tertera Sukotriwarno, Edhy Tjahaja, dan Amran Zamzami. Selanjutnya PP Berdikari dipimpin Letjen Achmad Tirtosudiro, Drs Ahman Nurhani, dan Bustanil Arifin SH.
Pada tahun 1974, Soeharto mengeluarkan Keppres N0 31 Tahun 1974 yang isinya antara lain penegasan status harta kekayaan eks PT Karkam/PT Aslam/PT Sinar Pagi yang diambil alih pemerintahan RI tahun 1966 berstatus “pinjaman” yang nilainya Rp 411.314.924,29 sebagai penyertaan modal negara di PT PP Berdikari. Kepres itu terbit persis pada tahun dibebaskannya Teuku Markam dari tahanan.
Proyek Bank Dunia
Sekeluar dari penjara, tahun 1974, Teuku Markam mendirikan PT Marjaya dan menggarap proyek-prorek Bank Dunia untuk pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat. Tapi tidak satupun dari proyek-proyek raksasa yang dikerjakan PT Marjaya baik di Aceh maupun di Jawa Barat, mau diresmikan oleh pemerintahan Soeharto. Proyek PT Marjaya di Aceh antara lain pembangunan Jalan Bireuen – Takengon, Aceh Barat, Aceh Selatan, Medan-Banda Aceh, PT PIM dan lain-lain. Teuku Syauki menduga, Rezim Orba sangat takut apabila Teuku Markam kembali bangkit. Untuk itulah, kata Teuku Syauki, proyek-proyek Markam “dianggap” angin lalu.
Teuku Markam meninggal tahun 1985 akibat komplikasi berbagai penyakit di Jakarta. Sampai akhir hayatnya, pemerintah tidak pernah me-rehabilitasi namanya. Bahkan sampai sekarang.
(Sumber)

Download