MER-C Sayangkan Otoritas Myanmar Berlakukan Larangan Masuk Bagi Relawan

Komite Kesehatan dan Pertolongan Darurat Indonesia MER-C menyayangkan otoritas Myanmar yang terus memberlakukan larangan masuk bagi wartawan dan relawan yang hendak membantu Muslim Rohingya ke negara itu.

"Kami masih terus berharap agar pemerintahan Myanmar membolehkan kami untuk membantu Muslim Rohingya yang sedang berada dalam ancaman diskriminasi," kata Presidium MER-C Indonesia, Sarbini Abdul Murad, Sabtu (28/7).

Sejauh ini, katanya, MER-C masih terus mengupayakan agar bisa masuk ke wilayah konflik antara etnis Muslim Rohingya-Rakhine itu. "Kami meminta dengan sangat agar difasilitasi oleh Deplu untuk masuk ke Myanmar demi membantu Rohingya di sana," lanjut Sarbini.

MER-C masih tertahan di Indonesia karena belum ada izin dari Deplu Indonesia sampai sekarang. Menurut dia, pihaknya terus berusaha melobi kementerian tersebut agar memfasilitasi keinginan MER-C untuk membantu etnis yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

"Pemerintah Indonesia memang sedang bertindak lebih halus, berhati-hati mengenai isu kemanusiaan di Myanmar itu," kata Sarbini.

Pemerintah, melalui Ketua DPR-RI Marzuki Alie, pada Jumat (27/8) mengirim surat kepada Ketua Parlemen Myanmar, Khin Aung Myint, terkait konflik di negeri itu yang menyebabkan tewasnya sejumlah kaum Muslim Rohingya.

Dalam suratnya, Ketua DPR-RI menyatakan kasus kemanusiaan di Myanmar itu mendapat perhatian khusus bagi Indonesia. “Myanmar harus diingatkan komitmennya terhadap demokrasi, bukan hanya secara prosedural dengan membolehkan oposisi Aung San Su Kyi untuk ikut pemilu saja, tetapi jauh lebih penting adalah demokrasi substansial, yang terkait erat dengan HAM khususnya hak hidup etnis Rohingya,” ujarnya.

Kaum Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine (Arakan), Myanmar, dibantai oleh kelompok yang diduga dilakukan oleh etnis yang didukung pasukan gabungan keamanan Rakhine. Jumlah kematian Muslim di Arakan diperkirakan mencapai 6.000 jiwa. Selain dibunuh, juga terjadi pembakaran, penjarahan, pemerkosaan serta penangkapan terhadap komunitas Muslim Rohingya di negara bagian Arakan. (Sumber)

Download

ASEAN akan bersepakat soal Laut China Selatan

Negara-negara Asia Tenggara saat ini "berada pada titik" untuk menyepakati pernyataan yang menunjukkan kesatuan negara-negara ASEAN soal sengketa di Laut China Selatan, demikian kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai bertemu dengan mitranya dari Kamboja, Kamis.

Menlu Marty selama ini mengambil peranan sebagai mediator setelah perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada pertemuan mereka di Phnom Penh pekan lalu gagal mencapai posisi bersama menyangkut persengketaan tersebut.

"Kendati terlihat ada pertentangan, sebenarnya ASEAN tetap bersatu," kata Marty kepada para wartawan di Phnom Penh.

Kamboja merupakan negara ketiga yang dikunjungi Marty dalam upaya mewujudkan perdamaian di kawasan.

Ia sebelumnya telah mengunjungi Vietnam dan Filipina pada hari Rabu.

Menlu Marty menuturkan bahwa pihaknya sedang bekerja untuk mengidentifikasi posisi-posisi dasar ASEAN tentang Laut China Selatan, yang bisa menghilangkan persepsi bahwa perhimpunan beranggotakan 10 negara itu terpecah belah.

"Saat ini kami berada di titik untuk memformalkan konsensus ini," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong, yang negaranya saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN, mengatakan bahwa ia berharap pihaknya sudah bisa mengumumkan posisi bersama ASEAN pada Jumat ini, menunggu "persetujuan dari semua menteri luar negeri ASEAN".

China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan--yang kaya akan sumber daya dan merupakan jalur pelayaran penting.

Namun demikian, klaim juga datang dari beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Perbedaan pendapat di antara para negara anggota ASEAN menyangkut sengketa dengan Beijing telah menyebabkan ASEAN--untuk pertama kalinya dalam 45 tahun sejarah keberadaannya--gagal mengeluarkan pernyataan bersama dalam pertemuan para menteri luar negeri Jumat lalu.

Para diplomat mengatakan kunci kegagalan tersebut adalah penolakan dari sang tuan rumah yang juga merupakan sekutu China, Kamboja, terhadap ASEAN untuk secara khusus menyebutkan insiden di Laut China Selatan.

Keretakan tersebut juga mengganjal kemajuan tata perilaku ("code of conduct") antara ASEAN dan China, yang ditujukan untuk menghindari gejolak di perairan yang sedang diperebutkan itu.

Setelah mengadakan pembicaraan dengan para mitranya di Hanoi dan Manila, Menlu Marty mendesak negara-negara ASEAN untuk mendorong tercapainya tata perilaku tersebut. (Sumber)

Download

Ulama Al-Azhar Serukan Blokade Myanmar

Dewan Ulama al-Azhar dalam pernyataan mengenai kejahatan terhadap kaum Muslim Rohingya di Myanmar, menyerukan demonstrasi umat Muslim di depan Kedutaan Besar Myanmar di seluruh dunia Islam.  

Fars News melaporkan, al-Azhar menuntut reaksi tegas khususnya terhadap pemerintah Myanmar atas aksi pembantaian warga Muslim etnis Rohingya.

Dewan Ulama al-Azhar dalam pernyataannya mengecam pembunuhan, penyiksaan, dan pembantaian massal terhadap etnis Muslim Rohingya.

Menyinggung kebungkaman masyarakat internasional di hadapan aksi tidak manusiawi itu, Dewan Ulama al-Azhar menyerukan protes dan blokade terhadap Kedutaan Besar Myanmar di seluruh negara Islam.

Seraya menjelaskan ketertindasan Muslim Rohingya, al-Azhar menilai apa yang terjadi di Myanmar lebih buruk dari perlakuan rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina. Tidak terdengarnya teriakan mereka [Rohingya] merupakan hal yang sangat menyedihkan di era informasi seperti saat ini.

Dewan Ulama al-Azhar juga menekankan persaudaraan sesama Muslim dan menuntut para politisi serta penguasa negara-negara Islam untuk memboikot Myanmar sampai pemerintah Rangoon memperbaiki kondisi untuk warga Muslim di negaranya.

Dewan Ulama al-Azhar juga meminta Syeikh al-Azhar merilis pernyataan tentang berbagai kejahatan yang menimpa warga Muslim Myanmar, demi keridhaan Allah Swt. (Sumber)

Download

OKI Desak Penyelidikan Pembantaian Muslim Myanmar

JEDDAH - Organisasi Konferensi Islam (OKI) berupaya untuk mengirimkan delegasi ke Myanmar untuk mencari solusi guna menyelamatkan warga Muslim di negara tersebut. OKI juga meminta Myanmar agar menyelidiki kasus pembantaian di wilayah Arakan.

Sekretaris Jendral OKI Ekmeleddin Ihsanoglu terus mencari cara untuk mendesak Myanmar agar bertindak mengakhiri penderitaan warga Muslim Rohingya. Selama ini, OKI berupaya mengambil tindakan dengan memanfaatkan bantuan dari kantor-kantor perwakilan OKI di Swiss, Amerika Serikat (AS), Belgia.

Ihsanoglu juga mendesak Pemerintah Myanmar agar menyelidiki kasus pembantaian warga Muslim Rohingya dan membawa tersangka ke pengadilan. Selain itu, Pemerintah Myanmar pun diminta untuk menjamih hak-hak warga Rohingya yang merupakan warga minoritas di negeri yang sempat dipimpin junta militer itu. Demikian keterangan tertulis dari OKI yang diterima Okezone, Kamis (12/7/2012).

Surat juga dilayangkan oleh Ihsanoglu ke tokoh pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Dalam surat itu Ihsanoglu meminta bantuan Suu Kyi agar turut serta membantu dan mengakhiri penderitaan warga Rohingya.

Ihsanoglu sudah memberitahukan negara-negara yang menjalin kemitraan dengan Myanmar tentang peristiwa ketidakadilan di wilayah Arakan. Selain itu, laporan mengenai peristiwa pembantaian itu sudah disampaikan oleh delegasi OKI ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Sumber)

Download

ASEAN - AS Kuatkan Barisan

PHNOM PENH - ASEAN dan Amerika Serikat sepakat menjalin kerja sama lebih erat di bidang ekonomi, politik, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan ini mencuat dalam konferensi yang dihadiri menteri luar negeri, dimana pertemuan tersebut diketuai oleh Menteri Luar Negeri Filipina , Albert F. Del Rosario dan wakil dari Amerika, Hillary Clinton.

Hillary Clinton dalam konferensi yang diiadakan di Phnom Penh Peace Palace, Vietnam itu mengumumkan bahwa negaranya punya komitmen besar memajukan kemitraan dengan negara-negara ASEAN. Termasuk meningkatkan, memperluas dan memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan ASEAN.

Konferensi ini bertajuk "Komitmen untuk Konektivitas: ASEAN-US Business Forum", akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli di Siem Reap, Kamboja.

Forum ini akan mempertemukan ASEAN dan pejabat senior AS beserta para pebisnis negara wakil untuk membahas cara terbaik menyelaraskan upaya publik dan swasta mendukung integrasi ASEAN sebagai sebuah komitmen konektivitas.

ASEAN menyambut baik dukungan AS untuk pelaksanaan 'Master Plan on ASEAN Connectivity', yang merupakan komponen penting untuk menjembatani kesenjangan pembangunan di ASEAN dan upaya AS untuk meningkatkan investasinya di Wilayah Mekong. .

Selain itu, ASEAN juga menyambut baik upaya AS untuk membuka peluang 'ASEAN Fullbright', sebuah program beasiswa khusus untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pelayanan kesehatan.

Dalam konferensi itu, juga menggarisbawahi pentingnya perdamaian dan stabilitas regional untuk memastikan keselamatan maritim, kebebasan navigasi, menghormati hukum internasional, dan perdagangan yang sah tanpa hambatan di Laut Cina Selatan.

"Pertemuan itu menyatakan dukungan untuk implementasi penuh dan efektif dari Deklarasi ASEAN-China pada Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (DOC), serta kesimpulan awal dari Kode Etik ini, sesuai dengan prinsip yang diakui secara universal hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, "kata pernyataan konferensi itu, sebagaimana dikutip Xinhua.

Namun, pihak China menekankan bahwa DOC yang ditandatangani bersama antar negara China dan ASEAN pada tahun 2002, harus dipatuhi oleh seluruh anggota yang bersangkutan. Jika tidak, akan merusak rasa saling percaya antara Cina dan ASEAN.

Beberapa negara ASEAN mengusulkan untuk memulai diskusi tentang kode etik di Laut Cina Selatan. Pihak Cina menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan proposal serius dan berharap untuk dapat memulai diskusi tentang COC ketika kondisi sudah matang.

ASEAN saat ini beranggotakan Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.(Sumber)

Download

Dialog AS-Cina di pertemuan Asean

Menlu AS Hillary Clinton dan Menlu China Yang Jiechi dijadwalkan bertemu di forum ASEAN di tengah ketegangan di wilayah itu.

Insiden kembali terjadi pekan ini antara China dan Jepang mengenai serangkaian pulau di Laut China Timur.

Sementara itu China mengambil langkah hati-hati terhadap kode etik ASEAN tentang perselisihan di Laut China Timur.

Clinton sedang melakukan tur ke Asia yang oleh analis disebut sebagai pertanda akan meningkatnya minat Washington di kawasan tersebut. Sebelumnya ia mengatakan bahwa AS sedang "condong mengarah ke Asia."

Clinton tiba di ibukota Kamboja, Phnom Penh, dari Laos, dimana ia membuat sejarah sebagai diplomat tinggi AS pertama yang mengunjungi negara itu dalam enam dekade. Sebelumnya ia bepergian ke Mongolia dan Vietnam.

Dalam pertemuan dengan koleganya dari Cona, Clinton diperkirakan akan berusaha menyeimbangkan minat sekutu-sekutu AS seperti Jepang dan Filipina terhadap hubungan AS-China, kata para analis.

Kantor berita AFP mengutip seorang pejabat departemen luar neger AS yang mengatakan bahwa ia akan mendesak kemajuan kode etik ASEAN dalam perselisihan di Laut China Timur.

Wilayah perselisihan

Menteri luar negeri dari 10 negara anggota ASEAN bertemu di Phnom Penh dengan para mitra wilayah termasuk China, Clinton dan perwakilan Uni Eropa Catherine Ashton.

Pada hari Rabu (11/7/2012), Menlu Jepang dan China mengadakan pembicaraan mengenai pulau-pulau yang menjadi pusat perselisihan di Laut China Timur.

Dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China, pulau-pulau tidak berpenghuni tapi kaya mineral itu dikendalikan oleh Jepang tetapi juga diklaim oleh China dan Taiwan. Pulau-pulau tersebut selama ini menjadi sumber ketegangan.

Jepang memanggil duta besar China untuk memprotes kehadiran kapal-kapal patroli China di wilayah itu pada Rabu pagi.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan Beijing tidak "menerima perwakilan yang dimasukkan oleh Jepang terhadap isu ini," seperti dilaporkan oleh media pemerintah Xinhua.

Sedangkan dalam sengketa Laut China Selatan, ASEAN telah memutuskan untuk mengadopsi sejumlah 'elemen kunci' pada kode etik yang akan mengatur masalah-masalah kelautan di wilayah tersebut.

Pertemuan antara menteri luar negeri negara-negara ASEAN yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja ini merupakan bagian dari rangkaian rencana pertemuan yang nantinya akan melibatkan 16 negara mitra ASEAN termasuk China.(Sumber)

Download

ASEAN tunda sepakati bebas nuklir

Phnom Penh (ANTARA News/Xinhua-OANA) - ASEAN menunda penandatanganan tiga dokumen tentang Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) yang dijadwalkan untuk ditandatangani selama pertemuan ASEAN pekan ini, karena empat dari lima negara pemilik senjata nuklir yang diakui (P5) mengajukan keberatan, demikian kata pejabat senior Kamboja, Senin.

Sekretaris negara di Kementerian Luar Negeri Kamboja, Kao Kim Hourn, mengatakan awalnya tiga dokumen tersebut diharapkan dapat ditandatangani pekan ini.

Tiga dokumen tersebut antara lain Pernyataan ASEAN tentang Protokol untuk Perjanjian SEANWFZ yang direncanakan ditandatangani pada 9 Juli, Nota Kesepahaman antara ASEAN dan China untuk Perjanjian SEANWFZ pada 10 Juli, dan Protokol oleh P5 untuk Perjanjian SEANWFZ pada 12 Juli.

"Komisi SEANWFZ memutuskan untuk menunda penandatanganan sampai negara-negara anggota ASEAN bisa bekerja sama dengan anggota P5 untuk menyelesaikan kembali masalah keberatan yang diajukan oleh anggota P5," katanya dalam sebuah konferensi pers usai Pertemuan Kementerian Luar Negeri Antar-negara ASEAN (AMM), Senin.

Empat anggota dari P5 yang telah menyatakan keberatannya antara lain Prancis, Inggris Raya, Rusia, dan Amerika Serikat.

Prancis beralasan penggunaan nuklir sebagai hak untuk membela diri, Inggris Raya mengatakan nuklir merupakan pengembangan dan ancaman baru, Rusia menyatakan kapal-kapal dan pesawat asing berhak melewati zona bebas nuklir, ujarnya. Ia menambahkan, Amerika Serikat tidak menuliskan teks keberatannya sebelum penandatanganan namun hanya selama proses perbaikan dokumen tersebut.

"Kami sangat berharap penandatanganan seharusnya bisa selesai (ditandatangani bersama) pada November selama Pertemuan ASEAN Ke-21," katanya.

Pemimpin-pemimpin ASEAN menandatangani Perjanjian SEANWFZ di Bangkok, Thailand, pada 15 Desember 1995 dan perjanjian tersebut terasa pengaruhnya dua tahun kemudian. Negosiasi antara ASEAN dan P5 dalam protokol telah digelar sejak 2001. Negara-negara anggota ASEAN antara lain Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
(C005)

Editor: Ella Syafputri
(Sumber)

Download