Negara-negara Asia Tenggara saat ini "berada pada titik" untuk menyepakati pernyataan yang menunjukkan kesatuan negara-negara ASEAN soal sengketa di Laut China Selatan, demikian kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa usai bertemu dengan mitranya dari Kamboja, Kamis.

Menlu Marty selama ini mengambil peranan sebagai mediator setelah perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada pertemuan mereka di Phnom Penh pekan lalu gagal mencapai posisi bersama menyangkut persengketaan tersebut.

"Kendati terlihat ada pertentangan, sebenarnya ASEAN tetap bersatu," kata Marty kepada para wartawan di Phnom Penh.

Kamboja merupakan negara ketiga yang dikunjungi Marty dalam upaya mewujudkan perdamaian di kawasan.

Ia sebelumnya telah mengunjungi Vietnam dan Filipina pada hari Rabu.

Menlu Marty menuturkan bahwa pihaknya sedang bekerja untuk mengidentifikasi posisi-posisi dasar ASEAN tentang Laut China Selatan, yang bisa menghilangkan persepsi bahwa perhimpunan beranggotakan 10 negara itu terpecah belah.

"Saat ini kami berada di titik untuk memformalkan konsensus ini," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong, yang negaranya saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN, mengatakan bahwa ia berharap pihaknya sudah bisa mengumumkan posisi bersama ASEAN pada Jumat ini, menunggu "persetujuan dari semua menteri luar negeri ASEAN".

China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan--yang kaya akan sumber daya dan merupakan jalur pelayaran penting.

Namun demikian, klaim juga datang dari beberapa negara ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Perbedaan pendapat di antara para negara anggota ASEAN menyangkut sengketa dengan Beijing telah menyebabkan ASEAN--untuk pertama kalinya dalam 45 tahun sejarah keberadaannya--gagal mengeluarkan pernyataan bersama dalam pertemuan para menteri luar negeri Jumat lalu.

Para diplomat mengatakan kunci kegagalan tersebut adalah penolakan dari sang tuan rumah yang juga merupakan sekutu China, Kamboja, terhadap ASEAN untuk secara khusus menyebutkan insiden di Laut China Selatan.

Keretakan tersebut juga mengganjal kemajuan tata perilaku ("code of conduct") antara ASEAN dan China, yang ditujukan untuk menghindari gejolak di perairan yang sedang diperebutkan itu.

Setelah mengadakan pembicaraan dengan para mitranya di Hanoi dan Manila, Menlu Marty mendesak negara-negara ASEAN untuk mendorong tercapainya tata perilaku tersebut. (Sumber)