Product :
Tampilkan postingan dengan label Ideologi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ideologi. Tampilkan semua postingan

Melawan Ideologi Bisnis Dalam Pendidikan

Written By T Noval Ariandi on Kamis, 12 Juli 2012 | 09.36

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi batal disahkan. Tetapi kita tidak boleh merasa puas dan menang. Sebab, apa yang kita sedang lawan saat ini bukan sekedar sebuah RUU, melainkan sebuah ideologi yang ingin menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis.

Ideologi itu sedang bekerja di mana-mana. Banyak pemerhati pendidikan, khususnya di Eropa, menyebutnya “serangan terhadap pendidikan publik”. Serangan terhadap pendidikan publik terjadi dimana-mana: Chile, Kolombia, Inggris, Kanada, Spanyol, Taiwan, bahkan di Amerika Serikat. Dengan demikian, upaya menjadikan pendidikan sebagai lahan profit sedang menjadi kecenderungan kapitalisme global.

Di Chile, sudah dua tahun ini mahasiswa terlibat konfrontasi dengan pemerintah yang berusaha mengubah pendidikan menjadi lembaga profit. Sedangkan di Kolombia, gerakan mahasiswa berhasil membuat pemerintahan sayap kanan bertekut lutut. Di Quebec, Canada, protes kenaikan biaya memobilisasi 200.000-an mahasiswa dan rakyat turun ke jalan-jalan.

Salah satu ciri umum dari serangan ini adalah mengurangi peran negara dalam pembiayaan pendidikan dalam bentuk pemangkasan anggaran pendidikan. Di banyak negara, seperti di Quebec (Kanada) dan Inggris, agenda ini akan memicu kenaikan biaya pendidikan berkali-kali lipat.

Di Indonesia, upaya ini terbaca dengan adanya proposal “otonomi perguruan tinggi”, yakni sebuah upaya sistematis untuk melepas tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Otonomi ini mencakup akademik dan non-akademik. Otonomi akademik menyiratkan lepasnya proses keilmuwan perguruan tinggi dari campur-tangan negara. Pada kenyataannya, otonomi akademik ini lebih pada komersialisasi proses-proses akademik.

Sedangkan otonomi non-akademik, khususnya di bidang keuangan, akan memaksa perguruan tinggi mencari lahan pembiayaan sendiri. Paling sering adalah dengan membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik. Hal ini akan membatasi akses masyarakat luas terhadap hak mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam kasus lain, misalnya pengelolaan sarana-prasarana, perguruan tinggi otonom akan menyewakan fasilitas kampusnya dengan mahal sebagai jalan mendapatkan pembiayaan. Perguruan tinggi otonom juga dibolehkan mendirikan badan usaha untuk mendapatkan pendanaan.

Di sini sebetulnya terjadi pergeseran paradigma: manfaat pendidikan tidak lagi dianggap untuk publik atau bangsa, melainkan manfaat bagi individu-individu. Karenanya, individu penerimaan manfaat ini harus membayar atas manfaat yang diterimanya. Negara pun bukan lagi penerima manfaat pendidikan. Karenanya, ia tidak punya hak untuk mengatur pendidikan dan mengarahkan sesuai kepentingannya. Pendidikan pun tidak lagi melayani kepentingan umum, melainkan melayani kepentingan bisnis.

Ideologi bisnis dalam pendidikan jelas akan melahirkan segmentasi, pengecualian (penyingkiran), diskriminasi, dan selektivitasi. Hanya mereka yang punya daya beli yang sanggup mengakses pendidikan. Kualitas pendidikan pun akan disesuaikan dengan kemampuan membayar: pendidikan yang dianggap berkualitas tinggi hanya bisa diakses mereka yang sanggup membayar lebih mahal.

Kekayaan tertinggi suatu bangsa terletak pada pengetahuan rakyatnya. Ia adalah investasi sosial jangka panjang. Karena itu, tidak ada alasan bagi negara untuk melepas pendidikan ke tangan pasar. Tetapi, sayang sekali, pemerintah Indonesia secara pelan-pelan memang sengaja lepas tangan dalam pendidikan. Ini bisa dilihat pada anggaran pendidikan yang sangat rendah: anggaran pendidikan kita masih berkisar 3,41% dari PDB. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand masing-masing 7,9% dan 5,0% dari PDB-nya. UNESCO sendiri menyerukan anggaran ideal untuk pendidikan adalah 6% dari PDB.

Ideologi ini jelas berlawanan dengan tujuan nasional kita: mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat pembukaan UUD 1945 mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional kita seharusnya universal dan gampang diakses rakyat. Tidak hanya itu, tujuan penyelenggaraan pendidikan kita mesti punya tujuan: mencerdaskan, membebaskan, dan membentuk karakter berkepribadian Indonesia.(Sumber)

Ketahanan Nasional

Written By T Noval Ariandi on Selasa, 10 Juli 2012 | 07.00

Konsepsi Ketahanan Nasional
Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan danpenyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan wawasan nusantara dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancamandari luar maupun dari dalam.

Aspek Ekonomi
Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Aspek Sosial Budaya
Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya.

Aspek Pertahanan dan Keamanan
Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Aspek Politik
Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Aspek Ideologi
Dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini diartikan mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia.
 
Mewujudkan Keberhasilan Ketahanan Nasional
Aspek Ekonomi
Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut:
• Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui eknomi kerakyatan
• Ekonomi kerakyatan harus menghindari sistem free fight liberalism, etatisme, dan monopoli ekonomi
• Pembangunan ekonomi merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan
• Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antar sektor.
Aspek Sosial Budaya
Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya warga negara Indonesia perlu:
Kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarkat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Aspek Pertahanan dan Keamanan
Mewujudkan kekuatan Hankam
Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga negara Indonesia perlu:
Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional.
Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Aspek Ilmu Pengetahuan
Untuk mecapai percepatan kemandirian dan kesejahteraan berbasis dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi ( Iptek )
Dilakukan lewat penguatan empat pilar knowledge based economy ( KBE ), yaitu :
- Sistem pendidikan
- Sisten inovasi
- Infrastruktur masyarakat informasi
- Kerangka kelembagaan, peraturan perundangan, dan ekonomi
Perbaikan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
Mewujudkan tumbuhnya masyarakat yang berbudaya iptek
Aspek Ideologi
Upaya memperkuat Ketahanan Ideologi memerulkan memerlukan langkah pembinaan berikut:
Pengamalan pancasila secara obyektif dan subyektif
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia
Pendidikan moral Pancasila
Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila

Aspek Politik
Upaya mewujudkan ketahan pada aspek politik:
Politik Dalam Negeri
• Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum
• Mekanisme politik yang memungkinakan adanya perbedaan pendapat
• Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat
Politik Luar Negeri
• Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama interansional di berbagai bidang
• Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antarnegara
• Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
• Perjuangan bangsa Indonesia yangf menyakut kepentingan nasional

Populer

.:: eramuslim.com ::.

Aqidah dan Fiqih

More Post »

Asean

METRO TV NEWS AKTUAL

« »
« »
« »
Get this widget