Mahasiswa Budha Kecam Pembantaian Muslim Rohingya

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap Muslim Suku Rohingya.

Menurut Hikmahbudhi, kekerasan yang terjadi di Myamnar terhadap suku Rohingya, merupakan suatu bentuk diskriminasi dan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

“Apa pun bentuk dan alasanya bahwa kekerasan dan penindasan merupakan tindakan yang merugikan dan menimbulkan penderitaan bagi orang lain,” tegas Hikmahbudhi dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Minggu (29/7/2012).

Himahbudhi menilai pembiaran terhadap persoalan ini hanya akan membuat situasi tak terkendali dan menimbulkan tindak kekerasan lain di kemudian hari. Sebagai anggota ASEAN, pemerintah RI didesak untuk segera menyelesaikan masalah ini.

“Mendesak pemerintah RI mengambil inisiatif melalui ASEAN untuk segera merumuskan solusi terhadap kasus. Selanjutnya, mendorong seluruh anggota ASEAN meratifikasi konvensi 1954 tentang status orang tidak berkewarganegaraan & konvensi 1961 tentang pengurangan keadaan tak berkewarganegaraan, sehingga persoalan-persoalan yang timbul akibat kondisi tak berkewarganegaraan atau statelessness dapat dihindari,” sambung Hikmahbudhi.

Hikmahbudhi juga mendesak Pemerintah Myanmar untuk meninjau UU kewarganegaraan di negara itu. Pasalnya, salah satu sumber persoalan ialah tidak terakomodirnya Suku Rohingya dalam UU Kewarganegaraan, maupun negara tetangganya, yaitu Bangladesh.

Warga Suku Rohingnya hingga kini hidup tanpa pengakuan dan perlindungan dari negara mana pun.

Hikamhbudhi juga mengingatkan Pemerintah Myanmar tentang Pasal 15 Deklarasi Universal HAM 1948, yang berisi, ”Setiap orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dibatalkan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah status kewarganegaraan.

Terakhir, Hikmahbudhi mengimbau komunitas internasional untuk memberi dukungan kepada perjuangan rakyat Myanmar untuk menegakkan demokrasi dan HAM. (Sumber)

Download

Diadili, Pembantai Muslim Bosnia Mendadak Sakit

DEN HAAG - Mantan komandan militer Bosnia Serbia Ratko Mladic mendadak sakit ketika menjalani proses pengadilan di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Pria yang membantai ribuan warga Muslim Bosnia itu langsung dilarikan ke rumah sakit di Belanda.

Sejumlah pejabat di Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia melaporkan, Mladic langsung dilarikan ke rumah sakit setelah dirinya merasakan rasa sakit. Saat ini Mladic pun tengah dihadapi oleh 11 dakwaan tindak kejahatan perang dan kejatahan kemanusiaan.

"Mladic merasa kurang sehat dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit sebagai tindakan pencegahan," ujar juru bicara Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia Nerma Jelacic, seperti dikutip AFP, Kamis (12/7/2012).

Pada Oktober 2011, Mladic juga sempat dirawat karena menderita penyakit paru-paru, pneumonia. Pria berusia 70 tahun itu mengaku, dirinya berada dalam kondisi kesehatan yang tidak stabil dan menderita gagal ginjal.

Bersamaan dengan itu, sebanyak 30 ribu warga Muslim Bosnia saat ini berkumpul di Srebrenica untuk menguburkan 520 jenazah korban pembantaian yang baru saja diidentifikasi. Penguburan massal itu juga digelar tepat pada peringatan 17 tahun pembantaian tersebut.

Warga Bosnia yang hadir di prosesi pemakaman itu juga terlihat berduka ketika peti-peti jenazah hendak dimakamkan. Perdana Menteri Bosnia Vjekoslav Bevanda, Menteri Luar Negeri Bosnia Zlatko Lagumdzija dan Perdana Menteri Kroasia Zoran Milanovic juga hadir dalam pemakaman itu.

Ucapan belasungkawa juga diutarakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama di Gedung Putih dan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Cameron mengatakan bahwa dirinya takkan pernah melupakan peristiwa pembantaian yang sangat keji itu. (Sumber)

Download

HAM Internasional: Myanmar Harus Lebih Lindungi Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah Myanmar diminta lebih tanggap melindungi komunitas muslim setelah bentrokan yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional (HRW)  pemerintah Myanmar dinilai tidak sigap menangani bentrokan antara umat Buddha dan Muslim.

Wakil Direktur HRW Asia, Elaine Pearson mengatakan bentrokan yang terjadi memperlihatkan pemerintah Myanmar tidak mampu mengendalikan situasi yang ada. Karena itu, pemerintah Myanmar perlu untuk membuka diri kepada diplomat, wartawan internasional dan relawan untuk membantu mereka.

"Situasi jelas diluar kendali pemerintah Myanmar,” kata dia seperti dikutip reliefweb.int, Selasa (12/6).

Pearson mengatakan langkah itu juga diharapkan dapat memperbaiki situasi. “Pemerinah harus melindungi mereka yang terancam, tanpa kehadiran komunitas internasional, ada kekhawatiran terjadi situasi yang tidak diinginkan,” paparnya.

Dikatakan Pearson, kebijakan pemerintah Myanmar terkait etnis Rohingya telah memperburuk situasi. “Pemerintah seharusnya mengatasi diskriminasi dengan mengembalikan pengakuan terhadap eksistensi Rohingya. Mereka (Rohingya) sewajarnya mendapat jaminan terhadap hak-haknya seperti masyarakat Myanmar lainnya,” kata dia,

Konflik antara etnis Budha Rakhine dan Muslim Rohingya sedikitnya menewaskan puluhan warga sipil, sejak pecah pada akhir pekan lalu. Ratusan rumah terbakar sehingga menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Ribuan suku Muslim Rohingyas terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tempat yang aman di negara-negara tetangga. (Sumber)

Download