Melawan Ideologi Bisnis Dalam Pendidikan

Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi batal disahkan. Tetapi kita tidak boleh merasa puas dan menang. Sebab, apa yang kita sedang lawan saat ini bukan sekedar sebuah RUU, melainkan sebuah ideologi yang ingin menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis.

Ideologi itu sedang bekerja di mana-mana. Banyak pemerhati pendidikan, khususnya di Eropa, menyebutnya “serangan terhadap pendidikan publik”. Serangan terhadap pendidikan publik terjadi dimana-mana: Chile, Kolombia, Inggris, Kanada, Spanyol, Taiwan, bahkan di Amerika Serikat. Dengan demikian, upaya menjadikan pendidikan sebagai lahan profit sedang menjadi kecenderungan kapitalisme global.

Di Chile, sudah dua tahun ini mahasiswa terlibat konfrontasi dengan pemerintah yang berusaha mengubah pendidikan menjadi lembaga profit. Sedangkan di Kolombia, gerakan mahasiswa berhasil membuat pemerintahan sayap kanan bertekut lutut. Di Quebec, Canada, protes kenaikan biaya memobilisasi 200.000-an mahasiswa dan rakyat turun ke jalan-jalan.

Salah satu ciri umum dari serangan ini adalah mengurangi peran negara dalam pembiayaan pendidikan dalam bentuk pemangkasan anggaran pendidikan. Di banyak negara, seperti di Quebec (Kanada) dan Inggris, agenda ini akan memicu kenaikan biaya pendidikan berkali-kali lipat.

Di Indonesia, upaya ini terbaca dengan adanya proposal “otonomi perguruan tinggi”, yakni sebuah upaya sistematis untuk melepas tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Otonomi ini mencakup akademik dan non-akademik. Otonomi akademik menyiratkan lepasnya proses keilmuwan perguruan tinggi dari campur-tangan negara. Pada kenyataannya, otonomi akademik ini lebih pada komersialisasi proses-proses akademik.

Sedangkan otonomi non-akademik, khususnya di bidang keuangan, akan memaksa perguruan tinggi mencari lahan pembiayaan sendiri. Paling sering adalah dengan membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik. Hal ini akan membatasi akses masyarakat luas terhadap hak mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam kasus lain, misalnya pengelolaan sarana-prasarana, perguruan tinggi otonom akan menyewakan fasilitas kampusnya dengan mahal sebagai jalan mendapatkan pembiayaan. Perguruan tinggi otonom juga dibolehkan mendirikan badan usaha untuk mendapatkan pendanaan.

Di sini sebetulnya terjadi pergeseran paradigma: manfaat pendidikan tidak lagi dianggap untuk publik atau bangsa, melainkan manfaat bagi individu-individu. Karenanya, individu penerimaan manfaat ini harus membayar atas manfaat yang diterimanya. Negara pun bukan lagi penerima manfaat pendidikan. Karenanya, ia tidak punya hak untuk mengatur pendidikan dan mengarahkan sesuai kepentingannya. Pendidikan pun tidak lagi melayani kepentingan umum, melainkan melayani kepentingan bisnis.

Ideologi bisnis dalam pendidikan jelas akan melahirkan segmentasi, pengecualian (penyingkiran), diskriminasi, dan selektivitasi. Hanya mereka yang punya daya beli yang sanggup mengakses pendidikan. Kualitas pendidikan pun akan disesuaikan dengan kemampuan membayar: pendidikan yang dianggap berkualitas tinggi hanya bisa diakses mereka yang sanggup membayar lebih mahal.

Kekayaan tertinggi suatu bangsa terletak pada pengetahuan rakyatnya. Ia adalah investasi sosial jangka panjang. Karena itu, tidak ada alasan bagi negara untuk melepas pendidikan ke tangan pasar. Tetapi, sayang sekali, pemerintah Indonesia secara pelan-pelan memang sengaja lepas tangan dalam pendidikan. Ini bisa dilihat pada anggaran pendidikan yang sangat rendah: anggaran pendidikan kita masih berkisar 3,41% dari PDB. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand masing-masing 7,9% dan 5,0% dari PDB-nya. UNESCO sendiri menyerukan anggaran ideal untuk pendidikan adalah 6% dari PDB.

Ideologi ini jelas berlawanan dengan tujuan nasional kita: mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat pembukaan UUD 1945 mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional kita seharusnya universal dan gampang diakses rakyat. Tidak hanya itu, tujuan penyelenggaraan pendidikan kita mesti punya tujuan: mencerdaskan, membebaskan, dan membentuk karakter berkepribadian Indonesia.(Sumber)