WNI di Melbourne Gelar Keprihatinan Korupsi

MELBOURNE, KOMPAS.com - Sekitar 40 warga Indonesia di Melbourne hari Minggu (8/7/2012) berkumpul di Federation Square, di pusat kota Melbourne menyuarakan keprihatinan, terhadap seringnya terjadi upaya politis untuk menghambat gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Menurut koordinator acara ini, Aminuddin M Ramdhan, pesan yang dikirim dari aksi tersebut ditujukan ke publik Indonesia dan publik Australia. 

Untuk publik Indonesia, aksi ini menunjukkan bahwa dukungan untuk pemberantasan korupsi datang dari segenap lapisan masyarakat, baik yang ada di dalam negeri ataupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. 

Bagi publik Australia, aksi ini bertujuan untuk menunjukkan sisi lain pergulatan Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

Selama ini, pemberitaan media Australia tentang Indonesia, didominasi oleh isu imigran gelap dan isu kuota impor sapi. Aksi ini cukup sukses mencapai tujuannya, terbukti dengan tanggapan positif masyarakat Australia yang ikut mendengarkan orasi dari peserta aksi yang dibawakan dalam bahasa Inggris tersebut.

Menurut rilis yang diterima oleh koresponden Kompas di Australia, L Sastra Wijaya, dalam acara tersebut yang berlangsung selama dua jam, para peserta yang sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Melbourne, secara simbolis mencabut tanda bintang untuk melambangkan perlunya DPR segera mencabut tanda bintang pada anggaran pembangunan gedung KPK yang baru. 

Selain itu juga dilakukan pengumpulan dana pembangunan gedung baru KPK oleh komunitas Indomelb. Pengumpulan dana ini adalah simbol harapan bahwa ada lembaga penegak hukum seperti KPK yang mendapat dukungan begitu luas dari masyarakat, termasuk warga Indonesia yang ada di Australia.

KPK diharapkan untuk terus berjuang melakukan pemberantasan korupsi, meski dengan sumberdaya yang terbatas.  Sementara itu, pada hari Sabtu, sebagai bentuk partisipasi aktif publik terhadap gerakan pemberantasan korupsi, mahasiswa asal Indonesia yang sedang melaksanakan studi di Monash University memperkenalkan situs www.laporsuap.com. 

Harryadin Mahardika sebagai inisiator mengatakan bahwa situs laporsuap.com memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menceritakan pengalaman mereka saat dipungli oleh oknum petugas pelayan publik. Misalnya, saat masyarakat mengurus dokumen seperti KTP, SIM, paspor dan sebagainya. 

Masyarakat juga bisa melaporkan jumlah pungli yang diminta oknum petugas. Nantinya jumlah keseluruhan pungli akan diakumulasi, untuk menunjukkan instansi mana yang paling banyak meminta pungli.

Akumulasi laporan masyarakat yang terkumpul di laporsuap.com nantinya akan menjadi alat untuk menekan instansi publik. Instansi-instansi yang banyak mendapatkan laporan diharapkan dapat merespon dengan meningkatkan layanan yang diberikan, terutama memberikan sanksi tegas kepada oknum pegawainya yang melakukan pungli.   

Para relawan yang mengelola laporsuap.com juga berencana untuk menjalankan gerakan yang dinamakan Zero Rupiah. Kampanye ini merupakan replikasi dari gerakan Zero Rupee yang telah berjalan di India yang digagas oleh Vijay Anand.

Gerakan Zero Rupee dimulai dengan mendistribusikan jutaan lembar tiruan uang dengan nominal nol Rupee. Lembaran uang tersebut digunakan oleh masyarakat untuk menyindir para oknum yang melakukan pungli. 

Gerakan yang sama perlu dilakukan di Indonesia sebagai upaya untuk memberikan empowerment kepada para korban pungli. Laporsuap.com berencana mengumpulkan dana untuk mencetak uang Zero Rupiah.

Uang nol rupiah yang dicetak kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukan. Uang ini bisa diselipkan diantara uang pungli yang dibayarkan, sebagai 'bonus' sekaligus sindiran kepada oknum yang melakukan pungli.(Sumber)